VOC Gulung tikar

 VOC Gulung Tikar

Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, VOC mengalami puncak kejayaan.

Penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara umumnya berhasil

dikuasai. Kerajaan-kerajaan itu sudah menjadi bawahan dan pelayan

kepentingan VOC. Jalur perdagangan yang dikendalikan VOC menyebar luas

membentang dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India sampai Irian/Papua.

Keuntungan perdagangan rempah-rempah juga melimpah.

Namun di balik itu ada persoalan-persoalan yang bermunculan. Semakin

banyak daerah yang dikuasai ternyata juga membuat masalah pengelolaan

semakin kompleks. Semakin luas daerahnya, pengawasan juga semakin

sulit. Kota Batavia semakin ramai dan semakin padat. Orang-orang timur

asing seperti Cina dan Jepang diizinkan tinggal di Batavia. Sebagai pusat

pemerintahan VOC, Batavia juga semakin dibanjiri penduduk, dari luar

Batavia sehingga tidak jarang menimbulkan masalah-masalah sosial.

Pada tahun 1749 terjadi perubahan yang mendasar dalam lembaga

kepengurusan VOC. Pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda

mengeluarkan UU yang menetapkan bahwa Raja Willem IV sebagai penguasa

tertinggi VOC. Dengan demikian, anggota pengurus “Dewan Tujuh Belas”

yang semula dipilih oleh parlemen dan provinsi pemegang saham (kecuali

Provinsi Holland), kemudian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Raja. Raja

juga menjadi panglima tertinggi tentara VOC. Dengan demikian, VOC berada

di bawah kekuasaan raja. Pengurus VOC mulai akrab dengan pemerintah

Belanda. Kepentingan pemegang saham menjadi terabaikan. Pengurus

tidak lagi berpikir memajukan usaha perdagangannya, tetapi berpikir untuk

memperkaya diri. VOC sebagai kongsi dagang swasta keuntungannya

semakin merosot. Bahkan tercatat pada tahun 1673 VOC tidak mampu

membayar dividen. Kas VOC juga merosot tajam karena serangkaian perang

yang telah dilakukan VOC dan beban hutang pun tidak terelakkan.

Sementara itu para pejabat VOC juga mulai menunjukkan sikap dan perilaku

gila hormat yang cenderung feodalis. Pada tanggal 24 Juni 1719 Gubernur

Jenderal Henricus Zwaardecroon mengeluarkan ordonansi untuk mengatur

secara rinci cara penghormatan terhadap gubernur jenderal, kepada Dewan

Hindia beserta isteri dan anak-anaknya. Misalnya, semua orang harus turun

dari kendaraan bila berpapasan dengan para pejabat tinggi tersebut, warga

keturunan Eropa harus menundukkan kepala, dan warga bukan orang

Eropa harus menyembah. Kemudian Gubernur Jenderal Jacob Mosel juga

Sejarah Indonesia 35

mengeluarkan ordonansi baru tahun 1754. Ordonansi ini mengatur kendaraan

kebesaran. Misalnya kereta ditarik enam ekor kuda, hiasan berwarna emas

dan kusir orang Eropa untuk kereta kebesaran gubernur jenderal, sedang

untuk anggota dewan hindia, kuda yang menarik kereta hanya empat ekor

dan hiasannya warna perak. Nampaknya para pejabat VOC sudah gila hormat

dan ingin berfoya-foya. Sudah barang tentu ini juga membebani anggaran.

Posisi jabatan dan berbagai simbol kehormatan tersebut tidaklah lengkap

tanpa hadiah dan upeti. Sistem upeti ini ternyata juga terjadi di kalangan

para pejabat, dari pejabat di bawahnya kepada pejabat yang lebih tinggi.

Hal ini semua terkait dengan mekanisme pergantian jabatan di tubuh

organisasi VOC. Semua bermuatan korupsi. Gubernur Jenderal Van Hoorn

konon menumpuk harta sampai 10 juta gulden ketika kembali ke Belanda

pada tahun 1709, sementara gaji resminya hanya sekitar 700 gulden

sebulan. Gubernur Maluku berhasil mengumpulkan kekayaan 20-30 ribu

gulden dalam waktu 4-5 tahun, dengan gaji sebesar 150 gulden per bulan.

Untuk menjadi karyawan VOC juga harus “menyogok”. Pengurus VOC di

Belanda memasang tarif sebesar f 3.500,- bagi yang ingin menjadi pegawai

onderkoopman (pada hal gaji resmi per bulan sebagai onderkoopman hanya

f.40,- perbulan), untuk menjadi kapitein harus menyogok f.2000,- dan untuk

menjadi kopral harus membayar 120 gulden begitu seterusnya yang semua

telah merugikan uang lembaga (baca Parakitri Simbolon, 2007) . Demikianlah

para pejabat VOC terjangkit penyakit korupsi karena ingin kehormatan dan

kemewahan sesaat. Beban utang VOC menjadi semakin berat, sehingga

akhirnya VOC sendiri bangkrut dan gulung tikar. Bahkan ada sebuah

ungkapan, VOC kepanjangan dari Vergaan Onder Corruptie (tenggelam

karena korupsi) (R.Z. Leirissa. “Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC)”

dalam Indonesia dalam Arus Sejarah, 2012).

 » Bagaimana penilaianmu terkait dengan korupsi yang dilakukan para

pejabat VOC, bagaimana kalau dibandingkan dengan keadaan di

Indonesia saat ini?

Dalam kondisi bangkrut VOC tidak dapat berbuat banyak. Menurut penilaian

pemerintah keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan

roda pemerintahan di negeri jajahan tidak dapat dilanjutkan lagi. VOC telah

bangkrut. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dinyatakan

bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh

pemerintah Belanda. Pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal VOC yang

terakhir Van Overstraten masih harus bertanggung jawab tentang keadaan

di Hindia Belanda. Ia bertugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris.